Blitar, serayunusantara.com – Komisi II DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPRD pada 26 Agustus 2025.
Agenda ini menjadi bagian krusial dari rangkaian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun depan.
Sesi kedua rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Lutfi Aziz, didampingi Wakil Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Komisi II.
Sejumlah perangkat daerah juga hadir, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bagian Perekonomian, Bagian Keuangan, serta Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
Baca Juga: DPRD Jatim Soroti Kesenjangan BPOPP untuk Sekolah Negeri dan Swasta
Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi rancangan KUA dan PPAS 2026 agar selaras dengan arah pembangunan dan menjadi dasar kuat penyusunan RAPBD.
Dalam arahannya, Ketua Komisi II, Lutfi Aziz, menegaskan bahwa setiap program anggaran harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Setiap program yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik di bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun penguatan ekonomi daerah,” tegas Lutfi.
Baca Juga: Percepatan Pembangunan di Kabupaten Blitar, Fraksi PKB Dukung Raperda Usulan Bupati
Komisi II juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar manfaat anggaran tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi benar-benar dirasakan secara menyeluruh.
Selain itu, rapat kerja ini disebut menjadi ajang memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif.
“Selain sebagai forum teknis, rapat ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi demi mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, efektif, dan akuntabel,” tambah Lutfi.
Melalui rapat ini, Komisi II DPRD Kabupaten Blitar berharap arah pembangunan daerah tahun 2026 dapat lebih tepat sasaran, efisien, serta memberikan dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Apakah Anda ingin saya menambahkan rincian program prioritas 2026 yang biasanya jadi sorotan Komisi II, seperti infrastruktur, investasi, atau UMKM? (Adv/dprd/jun)
