Tulungagung, serayunusantara.com — Operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Tulungagung berlangsung dramatis sejak Jumat (10/4/2026) siang hingga dini hari.
Penyidik KPK menyisir sejumlah titik vital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, mulai dari Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso hingga kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, personel KPK mulai berdatangan ke Pendopo sekitar pukul 15.00 WIB.
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tengah berjaga di lokasi sempat diminta menyerahkan telepon genggam mereka untuk sementara waktu guna menghindari kebocoran informasi selama operasi berlangsung.
Baca Juga: KPK Gelar OTT ke-10 Tahun 2026, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan 15 Orang Lainnya Diamankan
Penyidik juga menggeledah kantor Dinas PUPR yang berada di dalam kompleks Pemkab Tulungagung.
Aktivitas kemudian bergeser ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Tulungagung pada Jumat malam.
Sejumlah pejabat teras Pemkab Tulungagung terlihat mendatangi Mapolres untuk memenuhi panggilan penyidik.
Kabag Umum Setda Tulungagung Yulius Rama Isworo tiba menggunakan mobil personel KPK sambil menurunkan sejumlah kardus yang diduga berisi berkas-berkas penting.
Sebelumnya, ajudan Bupati Tulungagung Dwi Yoga juga terpantau datang menggunakan minibus bersama tim KPK sambil membawa koper-koper yang diduga berisi dokumen barang bukti.
Daftar pejabat Pemkab Tulungagung yang terpantau hadir di Mapolres meliputi Plt Sekda Soeroto, Kepala Bakesbangpol Agus Prijanto, hingga Direktur RSUD dr. Iskak Zuhrotul Aini.
Seorang perwira di Polres Tulungagung yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya operasi KPK di markasnya.
“Memang ada aktivitas KPK,” ujarnya.
Baca Juga: KPK Gelar OTT ke-10 Tahun 2026, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan 15 Orang Lainnya Diamankan
Ia menambahkan bahwa Plt Sekda Soeroto dan Kepala Bakesbangpol Agus Prijanto sudah tiba lebih awal dibandingkan pejabat lainnya.
Berdasarkan informasi yang beredar, OTT ini diduga berkaitan dengan proyek infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2025.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Tulungagung yang ditemui di Pendopo menyatakan belum menerima informasi resmi dari KPK.
“Kami masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Pelayanan pemerintahan tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya singkat. (Ko/serayu)
