Bangkalan, serayunusantara.com – Bupati Bangkalan Lukman Hakim bersama Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far kembali menemui massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Bangkalan (HIMABA) yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Selasa (4/2/2026).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan berbagai kritik dan masukan terkait isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Sejumlah sektor menjadi sorotan, di antaranya pendidikan, pengelolaan aset dan infrastruktur sekolah, perparkiran, Penerangan Jalan Umum (PJU), serta program satu desa satu sarjana.
Pada sektor pendidikan, HIMABA menyoroti dugaan adanya pungutan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu. Selain itu, kondisi aset serta pembangunan infrastruktur sekolah juga dinilai masih memprihatinkan, bahkan sebagian sekolah disebut terkendala sengketa kepemilikan lahan.
Mahasiswa juga menyinggung minimnya PJU di sejumlah ruas jalan di Bangkalan yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan sekaligus meningkatkan risiko kriminalitas. Persoalan perparkiran tak luput dari perhatian, terutama maraknya parkir liar serta pengelolaan parkir berlangganan yang dinilai belum optimal.
Sementara itu, terkait program satu desa satu sarjana, HIMABA mendesak agar program tersebut tidak berhenti sebatas wacana, melainkan memiliki dasar regulasi yang jelas dan dijalankan secara transparan.
Baca Juga: Kenaikan Produksi Padi Ditargertkan di Bangkalan, Realistis?
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengapresiasi masukan yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
“Aspirasi ini menjadi masukan sekaligus bahan evaluasi bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan,” ujar Lukman Hakim.
Terkait dugaan pungutan dalam program PIP, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran yang melarang segala bentuk pungutan liar. Ia juga mengimbau masyarakat dan mahasiswa untuk segera melapor jika menemukan praktik tersebut.
Pertemuan antara pemerintah daerah dan mahasiswa berlangsung kondusif. Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. (Ke/ha)
