Jatim, serayunusantara.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan UNICEF menyelenggarakan acara Diseminasi Publik Integrated Sub-National Financing Framework (ISFF) Jawa Timur 2025–2029 pada Kamis (12/6/2025).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Majapahit, Lantai 5, ASEEC Tower, Kampus Dharmawangsa-B Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.
Forum ini membahas strategi pendanaan alternatif di tingkat lokal untuk mendukung percepatan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam pemenuhan hak anak. Turut hadir perwakilan dari kementerian, lembaga internasional, akademisi, serta berbagai mitra pembangunan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, Tri Wahyu Liswati, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan UNICEF dalam merumuskan kebijakan yang pro-anak.
“ISFF merupakan wujud nyata komitmen kami bersama UNICEF untuk menciptakan peluang pendanaan alternatif dengan prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan guna memastikan masa depan anak-anak di Jawa Timur,” jelas Dr. Tri Wahyu.
Acara ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga diharapkan menjadi pemicu aksi nyata dalam meningkatkan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan anak. ISFF diharapkan dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat tata kelola pembiayaan pembangunan yang inklusif dan berfokus pada generasi penerus.
Chief of Social Policy UNICEF Indonesia, Yoshimi Nishino, mengungkapkan bahwa 1 dari 4 anak di Jatim hidup dalam kemiskinan, dan 47% mengalami stunting. Kondisi ini memerlukan pendekatan pendanaan yang kreatif.
“Kami mendorong kolaborasi multisektor agar pendanaan pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga melibatkan sektor swasta, filantropi, dan lembaga zakat,” ujarnya.
UNICEF memperkirakan, pencapaian SDGs di Jatim hingga 2030 membutuhkan dana sekitar Rp1.700 triliun. Dokumen ISFF telah memetakan 17 opsi pendanaan publik dan swasta senilai Rp200 triliun yang dapat digerakkan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan stunting, perluasan akses air bersih dan sanitasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Serayu)
