Bojonegoro, serayunusantara.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memantau sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui kegiatan penyampaian umpan balik terkait penerbitan rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang berlangsung di Ruang Angling Dharma pada Senin (09/03/2026).
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dalam sambutannya menyampaikan bahwa jumlah SPPG di wilayah Bojonegoro terus bertambah. Saat ini tercatat ada 133 SPPG, dengan rincian 123 telah beroperasi, dua berstatus suspect, dan sembilan lainnya belum mulai beroperasi.
Menurutnya, keberadaan SPPG tersebut telah melayani sebagian besar penerima manfaat program MBG di Bojonegoro yang mencapai sekitar 356 ribu orang. “Berdasarkan data tersebut, cakupan layanan sudah mendekati 80 persen dari total sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa mutu layanan dapur MBG harus terus dijaga dan ditingkatkan. Hal ini penting karena program MBG tidak hanya menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang memadai.
Nurul Azizah juga mengingatkan pengelola dapur agar memastikan menu serta penyajian makanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi sebelumnya menunjukkan masih terdapat sejumlah masukan dari masyarakat, baik terkait kualitas makanan maupun kesesuaian menu yang disediakan.
“Sekarang masyarakat semakin aktif menyampaikan masukan, termasuk lewat media sosial. Karena itu, dapur SPPG harus benar-benar menyesuaikan dengan standar yang sudah ditentukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pada tahap awal pelaksanaan program memang dilakukan percepatan sehingga masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan. Namun ke depan, seluruh SPPG diharapkan mampu memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku, khususnya terkait standar higiene dan sanitasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ninik Susmiati melaporkan bahwa dari total 133 SPPG yang ada, sebanyak 118 telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari jumlah tersebut, 80 SPPG telah memperoleh sertifikat, sedangkan empat lainnya sudah mendapatkan rekomendasi dan masih menunggu proses penerbitan. Selain itu, terdapat 23 SPPG yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) serta 11 SPPG yang masih menjalani proses verifikasi oleh tim Dinas Kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar temuan pada SPPG yang belum memenuhi syarat berkaitan dengan kelengkapan sarana dan prasarana higiene sanitasi.
“Hari ini kami mengundang 41 SPPG, terdiri dari 23 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan 18 lainnya yang belum mengajukan SLHS. Pertemuan ini bertujuan memberikan umpan balik dari hasil verifikasi lapangan agar perbaikan dapat segera dilakukan,” jelasnya.
Ninik menambahkan, hasil verifikasi sebelumnya harus segera ditindaklanjuti oleh pengelola SPPG bersama mitra terkait. Apabila perbaikan tidak segera dilakukan, maka proses verifikasi harus diulang, termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, peralatan, hingga kualitas air yang digunakan.
Baca Juga: DLH Bojonegoro Bangun Lubang Resapan Biopori di Alun-alun untuk Jaga Lingkungan dan Cegah Genangan
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap seluruh SPPG dapat memenuhi standar higiene sanitasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis diharapkan berjalan optimal, aman, serta memberikan manfaat yang berkualitas bagi masyarakat penerima.
