Tulungagung, serayunusantara.com – Pemerintah Kabupaten Tulungagung mulai menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Februari hingga Maret 2026 secara serentak kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan masyarakat hingga tingkat desa.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo turun langsung memantau proses distribusi di Balai Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Rabu 8/4/2026. Dalam peninjauan tersebut, ia memastikan bantuan diberikan sekaligus untuk dua bulan, sehingga jumlah yang diterima masyarakat lebih besar dari biasanya.
Baca Juga: Polres Tulungagung Bongkar Sindikat Pencuri Kabel Bawah Tanah, 10 Pelaku Diamankan
“Jadi yang diterimakan hari ini sekaligus untuk alokasi dua bulan. Masing-masing KPM mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng,” jelas Gatut Sunu.
Secara keseluruhan, bantuan ini menyasar 149.572 KPM yang tersebar di seluruh wilayah Tulungagung. Volume bantuan yang disalurkan melalui Bulog pun cukup besar, dengan total mencapai 2.991.440 kilogram beras atau sekitar 2.991 ton, serta 598.288 liter minyak goreng.
Di wilayah Kecamatan Besuki, terdapat 4.191 KPM yang menerima bantuan. Pada distribusi di Balai Desa Keboireng, beberapa desa telah menuntaskan penyaluran, di antaranya Desa Keboireng dengan 385 KPM, Desa Wateskroyo 254 KPM, Desa Tulungrejo 220 KPM, serta Desa Sedayugunung sebanyak 208 KPM.
Baca Juga: Pemkab Blitar Lakukan Verifikasi Lapangan Data PBI untuk Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Meski data penerima telah melalui proses verifikasi oleh Dinas Sosial, pemerintah daerah tetap membuka ruang evaluasi. Bupati menegaskan bahwa data penerima bersifat dinamis sehingga memungkinkan adanya perbaikan jika ditemukan ketidaktepatan di lapangan.
“Data ini dinamis. Kami membuka kemungkinan evaluasi jika ditemukan ketidaktepatan sasaran di lapangan. Kalau ada yang tidak sesuai, silakan dilaporkan, akan segera kami tindaklanjuti,” tegasnya.
Program bantuan pangan ini diharapkan mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi. (Jun)
