Jatim, serayunusantara.com – Di tengah keterbatasan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, Pemerintah Kota Mojokerto terus mengutamakan sektor investasi sebagai salah satu fokus utama pembangunan daerah.
Komitmen ini tercermin dalam Misi Keempat Panca Cita Kota Mojokerto yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan reformasi birokrasi. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang mampu memberikan layanan publik berkualitas tinggi guna mendukung penguatan fiskal dan kemudahan berinvestasi melalui berbagai inovasi layanan publik.
“Kami meyakini bahwa pertumbuhan investasi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran kami di HLM ini bertujuan untuk mempererat sinergi antardaerah serta menyatukan visi menciptakan iklim investasi yang inklusif, adil, dan kompetitif,” ujar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, atau yang akrab disapa Ning Ita, seperti dilansir laman resmi Pemkot Mojokerto pada Jumat (18/7/2025).
Ia menambahkan, Pemkot Mojokerto terus berinovasi dalam layanan perizinan dan investasi, di antaranya melalui digitalisasi proses perizinan, penyederhanaan birokrasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung bagi pelaku usaha. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi konkret untuk meningkatkan daya saing kota yang secara geografis berada di lokasi strategis.
Baca Juga: Bupati Lamongan Kini Jabat Koordinator Wilayah APKASI Jawa Timur 2025–2030
“Kami juga konsisten memberikan pelatihan kepada masyarakat sebagaimana telah dilakukan pada periode pertama kepemimpinan, serta terus menyesuaikan kemudahan perizinan dengan dinamika zaman,” imbuhnya.
Lebih jauh, Ning Ita menyampaikan bahwa Kota Mojokerto kini telah menjadi kota yang kondusif. Ia berharap kondisi ini menjadikan Mojokerto tak hanya nyaman bagi penduduknya, tetapi juga aman dan menarik bagi para investor.
Sebagai catatan, dalam gelaran High Level Meeting (HLM) High Investasi 2025 yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama para kepala daerah se-Jatim menyatakan komitmen bersama menciptakan investasi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan lingkungan usaha yang aman dan bebas dari praktik premanisme. (Serayu)
