Jakarta, serayunusantara.com – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti kendala teknis pada sistem pembelian materai elektronik (e-materai) yang disiapkan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), sebagai salah satu syarat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Kami meminta Pemerintah untuk mempermudah syarat pendaftaran CPNS dan jangan sampai mempersulit masyarakat,” kata Puan dalam keterangannya pada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Persoalan e-materai tersebut, dinilai menghambat proses pendaftaran para pelamar, terlebih masa pendaftaran CPNS sudah mepet. Puan pun mengingatkan, setiap instansi Pemerintah harus dapat memastikan kesiapan sistem digital yang dibutuhkan masyarakat.
“Jangan karena masalah teknis lantas bibit-bibit SDM unggul jadi tidak punya kesempatan. Kemudahan pendaftaran CPNS tujuannya agar negara dapat menjaring sebanyak mungkin putra-putri terbaik bangsa dari seluruh Indonesia untuk menjadi calon ASN,” lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Baca Juga: Tak Diusung PDIP, Anies Baswedan Punya Peluang Diusung Partai Buruh pada Pilkada Jakarta
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini berharap kendala serupa tidak terjadi lagi. Untuk itu, Puan mendukung evaluasi yang dilakukan terhadap metode atau sistem pendaftaran CPNS.
“Ini juga untuk memberikan keadilan bagi pelamar yang terkena dampak gangguan sistem tersebut,” ungkapnya.
Meskipun kini e-materai dan materai tempel sudah diperbolehkan, pelamar diingatkan untuk tidak menggunakan materai palsu ataupun materai yang sudah pernah digunakan. “Adanya evaluasi soal pendaftaran CPNS tersebut harus dimanfaatkan para pelamar dengan sebaik-baiknya,” imbau Puan.
Baca Juga: Tak Diusung PDIP, Anies Baswedan Punya Peluang Diusung Partai Buruh pada Pilkada Jakarta
Di sisi lain, Puan menilai pendaftaran secara digitalisasi merupakan hal yang baik di tengah kemajuan era teknologi. Hanya saja, Puan mengingatkan Pemerintah harus memastikan bahwa semua sistem sudah siap digunakan sehingga minim permasalahan.
“Karena kendala teknis seperti ini banyak merugikan peserta dan masyarakat yang mungkin saja tidak memiliki akses internet yang mudah. Jadi perkembangan sistem digitalisasi harus didukung kesiapan yang matang,” sebutnya.
Puan menilai, insiden kesulitan penggunaan e-materai bukan hanya menjadi kesalahan teknis tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pelamar. “Transisi ke sistem digital tidak boleh setengah-setengah, dan harus dibarengi dengan infrastruktur yang memadai serta koordinasi yang baik antar lembaga terkait,” jelas Puan.
Ditambahkannya, Pemerintah juga perlu melakukan monitoring sistem berkala selama proses seleksi CPNS dilakukan. Mengingat, kata Puan, antusias masyarakat sangat banyak untuk mendaftar menjadi pengabdi negara.
“Seleksi CPNS ini kan tujuannya untuk menjaring sebanyak mungkin calon-calon terbaik abdi negara. Sehingga harus disiapkan sistem yang baik. Kita berharap proses seleksi CPNS dapat berjalan dengan lancar. Transparansi dan kredibilitas pelaksanaan seleksi juga harus dilakukan secara profesional sehingga aparatur negara diisi oleh SDM yang berkualitas,” pungkas Puan. (dpr ri)
