Magetan, serayunusantara.com – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (16/9/2025).
Rapat dipimpin Mendagri Tito Karnavian dan diikuti oleh Menteri Kependudukan, Bapanas, BPS, Kementerian Pertanian, Bulog, hingga Satgas Pangan Polri.
Dari Kabupaten Magetan, rakor diikuti secara daring oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Magetan Winarto beserta Forkopimda dan kepala OPD.
Menteri Kependudukan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan populasi dan menekan angka stunting.
“Menolong satu anak keluar dari stunting sama dengan menyelamatkan masa depan bangsa,” ujarnya.
Baca Juga: Polres Magetan Bangun Pospol Baru di Kawasan Wisata Telaga Sarangan
Mendagri Tito menambahkan, visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kesiapan sejak dini. Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar berupa jumlah tenaga kerja, luas wilayah, sumber daya alam, serta posisi geografis strategis yang bisa mengantarkan sebagai negara dominan di dunia.
Sebagai bentuk dukungan, Kemendagri bersama DPR menyiapkan alokasi anggaran Rp1 triliun bagi pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penanganan inflasi, sampah, dan kependudukan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan, pada September 2025, 23 provinsi mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 13 provinsi naik, dan 2 stabil. Komoditas utama penyumbang inflasi masih cabai merah dan daging ayam.
Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan langkah percepatan distribusi pangan, termasuk stabilisasi harga beras di 100 kabupaten/kota serta dukungan distribusi jagung dan kedelai lokal.
Baca Juga: Polres Magetan Amankan Komplotan Perusak ATM, Curi Uang Rp 649 Juta
Bulog juga mencatat realisasi bantuan pangan hingga pertengahan September telah mencapai 99,42%.
Kementerian Pertanian berkomitmen menambah lahan produksi cabai dan memperluas bantuan benih serta pupuk untuk komoditas strategis.
Dari sisi pengawasan, Satgas Pangan Polri menegaskan akan menindak praktik repacking beras premium serta mengintensifkan operasi atas harga gula yang masih tinggi.
Rakor ini menghasilkan sejumlah catatan penting, di antaranya percepatan distribusi pangan, penguatan satgas pangan di daerah, serta dorongan agar pemda aktif menurunkan angka stunting.
Pemerintah optimistis, dengan sinergi pusat dan daerah, inflasi dapat terkendali sekaligus menjaga daya beli masyarakat. (Serayu)
