Probolinggo, serayunusantara.com – Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ memimpin rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas (Satgas) Kemiskinan di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Senin (9/3/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Abdul Ghafur serta Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).
Rakor juga diikuti perwakilan TP2D, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Rachmad Hidayanto selaku Ketua Satgas Pengentasan Kemiskinan, Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah terkait.
Selain peserta yang hadir secara langsung, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh camat se-Kabupaten Probolinggo, koordinator PLKB dari 24 kecamatan, serta Petugas Pemeriksa Lapangan (PPL) pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Rapat koordinasi tersebut bertujuan mengevaluasi perkembangan pemutakhiran DTSEN sekaligus memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.
Dalam arahannya, Fahmi menegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN memiliki peran penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Data yang akurat dan terbaru menjadi kunci agar program perlindungan sosial maupun penanggulangan kemiskinan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Pemutakhiran DTSEN bertujuan memastikan data sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Probolinggo benar-benar akurat, mutakhir dan terintegrasi sehingga berbagai program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pemutakhiran DTSEN di Kabupaten Probolinggo melibatkan sebanyak 2.061 petugas dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di 325 desa dan lima kelurahan di 24 kecamatan. Sebelum turun ke lapangan, para petugas tersebut telah mengikuti pelatihan pada 18 Februari 2026 di masing-masing kecamatan.
Kegiatan pemutakhiran data dijadwalkan berlangsung mulai 23 Februari hingga 31 Maret 2026 dengan dukungan 80 instruktur yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, koordinator PLKB kecamatan, kasi kesejahteraan rakyat kecamatan, serta alumni Akademi Pengentasan Kemiskinan.
Fahmi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam proses pemutakhiran data tersebut. Menurutnya, tugas yang dijalankan para petugas tidak hanya sekadar melakukan pendataan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kebijakan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas DTSEN yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Apa yang panjenengan lakukan hari ini bukan sekadar pendataan, tetapi menjadi pondasi bagi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam membantu masyarakat yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Ia berharap proses pemutakhiran data tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga telah mengirimkan surat kepada BPS Kabupaten Probolinggo pada 6 Maret 2026 terkait permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pemutakhiran DTSEN.
Melalui rakor Satgas Kemiskinan ini, Fahmi berharap seluruh pihak dapat terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo secara berkelanjutan.
Baca Juga: Sempat Viral, Satgas MBG Kabupaten Probolinggo Tingkatkan Pengawasan SPPG
Dengan kerja sama lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Probolinggo optimistis berbagai program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
