Surabaya, serayunusantara.com – Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mulai merangkak normal.
Setelah sempat diguncang kebijakan pemberhentian sementara (suspend) masif oleh pemerintah pusat, jumlah dapur yang belum memenuhi standar kini berkurang drastis dan menyisakan sebagian kecil unit yang masih dalam pembenahan.
Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak, mengungkapkan bahwa validasi ulang data menunjukkan progres positif. Dari 788 unit dapur yang sebelumnya dibekukan, kini mayoritas telah mengantongi izin operasional kembali.
“Setelah dilakukan verifikasi kembali, jumlah SPPG di Jawa Timur yang masih dihentikan sementara kini tinggal 213 unit,” terang Emil Dardak dalam pernyataan tertulisnya, Senin (16/3/2026).
Baca Juga: PKC PMII Jatim Desak Usut Tuntas Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Langkah pembekuan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya dilakukan karena banyak dapur yang dianggap belum siap secara fundamental.
Beberapa aspek krusial yang menjadi rapor merah antara lain ketiadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga masalah fasilitas tempat tinggal bagi pengawas gizi dan keuangan.
Namun, melalui surat pembaruan dari Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN yang ditandatangani Brigjen TNI Albertus Donny Dewantoro, validasi terbaru menyatakan bahwa sebagian besar dapur di Jatim telah memenuhi persyaratan dan surat pemberhentian sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi bagi unit yang sudah berbenah.
Emil menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak main-main dalam mengawasi kualitas makanan yang sampai ke tangan masyarakat. Pihaknya menerapkan sistem komunikasi satu pintu langsung ke BGN untuk melaporkan setiap kendala di lapangan, termasuk isu sensitif seperti kualitas menu hingga keamanan pangan.
“Kami selalu menyampaikan komunikasi satu pintu. Keluhan-keluhan di lapangan kami sampaikan melalui grup koordinasi ketua Satgas MBG se-Jawa Timur yang beranggotakan 43 orang,” jelas Emil.
Mantan Bupati Trenggalek ini juga menambahkan bahwa laporan rutin mengenai temuan lapangan, seperti ketidaksesuaian standar harga menu hingga dugaan keracunan, terus diteruskan ke pusat agar ada tindakan tegas bagi pengelola yang lalai.
“Kami memang rutin meneruskan laporan tersebut ke BGN. Harapannya tentu ada tindakan tegas agar menjadi pembelajaran dan memberi efek jera,” pungkasnya. (Ko)
