Probolinggo, serayunusantara.com – Pemerintah Kota Probolinggo terus mengoptimalkan program Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya terpadu dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar peningkatan kesejahteraan keluarga melalui sinergi lintas sektor.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo, Madihah, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 (SR-T7) merupakan bagian dari program percontohan nasional yang segera direspons oleh pemerintah daerah sejak awal diluncurkan.
Baca Juga: Perkuat Benteng Pelajar: BNNK Blitar dan SMPN 3 Sinergi Ciptakan Lingkungan Sekolah Bersinar
“Sejak program ini disampaikan pemerintah pusat, kami langsung menindaklanjuti dengan pengajuan dan penyediaan sarana prasarana. Alhamdulillah, Kota Probolinggo termasuk dalam kategori rintisan awal,” ujar Madihah saat kunjungan jurnalistik di lokasi, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, konsep “terintegrasi” dalam SR-T7 tidak hanya menggabungkan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu kawasan, tetapi juga mengedepankan pendekatan menyeluruh dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah hingga pemerintah pusat.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot memanfaatkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai asrama siswa, sementara kegiatan belajar mengajar dilakukan di gedung sekolah yang telah tersedia. Skema ini memungkinkan program berjalan efektif meski dengan keterbatasan fasilitas awal.
Baca Juga: Kemendikdasmen Perkuat Literasi dan Numerasi, Libatkan Mitra Global di 500 Sekolah Dasar
Program Sekolah Rakyat di Probolinggo dijalankan melalui tiga tahapan, yakni inisiasi, validasi, dan penguatan. Pada tahap validasi, pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan verifikasi langsung ke rumah calon siswa guna memastikan mereka berasal dari kelompok masyarakat paling rentan.
“Prosesnya dilakukan door to door untuk memastikan ketepatan sasaran. Ini penting agar intervensi yang diberikan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan,” katanya.
Saat ini, jumlah siswa aktif tercatat sebanyak 91 orang dari total awal 100 peserta. Angka putus sekolah dinilai relatif rendah. Untuk menjaga keberlangsungan pendidikan, pemerintah juga memberikan pendampingan psikososial melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
“Anak-anak ini memiliki latar belakang yang kompleks. Sebagian bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak bisa hanya pendidikan formal, tetapi juga pendampingan mental dan sosial,” ujar Madihah.
Baca Juga: Festival Literasi HSU 2026 Meriah, Budaya Membaca Ditanamkan Lewat Kreativitas Anak Sejak Dini
Perkembangan positif mulai terlihat, terutama dalam peningkatan kepercayaan diri dan pola pikir siswa. Banyak di antara mereka kini memiliki harapan dan cita-cita yang lebih tinggi dibanding sebelumnya.
“Dulu ada yang bercita-cita sangat sederhana karena keterbatasan akses. Sekarang, setelah mendapatkan pendidikan dan pendampingan, kepercayaan diri mereka tumbuh dan cara pandang terhadap masa depan berubah,” ungkapnya.
Untuk mendukung masa depan lulusan, Pemkot Probolinggo menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Universitas Negeri Surabaya (UNESA) yang menyediakan akses beasiswa. Selain itu, tersedia pula pelatihan keterampilan serta peluang kerja melalui kemitraan dengan dunia usaha dan program Kementerian Ketenagakerjaan.
“Bagi yang melanjutkan pendidikan tinggi sudah ada skema beasiswa. Sementara yang tidak, kami arahkan ke pelatihan keterampilan dan peluang kerja melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk program dari Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Baca Juga: Lapak Baca Ceria Bedah Paradox Pembangunan Blitar: Antara Eksploitasi Pasir dan Gunungan Sampah
Tak hanya siswa, orang tua juga menjadi sasaran program pemberdayaan. Dinas Sosial memberikan pelatihan seperti usaha laundry dan pengolahan makanan, lengkap dengan dukungan alat dan akses permodalan. Hingga kini, sekitar 60 persen orang tua telah mengikuti pelatihan tersebut.
Pendekatan menyeluruh ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi keluarga sehingga anak-anak dapat fokus menempuh pendidikan tanpa tekanan ekonomi.
“Pendekatan kami dari hulu ke hilir. Tidak hanya anak yang dibina, tetapi orang tua juga diberdayakan. Harapannya, pengentasan kemiskinan bisa dilakukan secara holistik dan berkelanjutan,” kata Madihah.
Keberhasilan implementasi program ini menjadikan Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo sebagai referensi bagi daerah lain. Pemerintah optimistis model ini mampu mencetak generasi unggul dari keluarga prasejahtera sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
Sebagai program berbasis integrasi, Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pendidikan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. (San)
