Semarang, serayunusantara.com – Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, memberikan catatan kritis terhadap tantangan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.
Dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026), Edi menekankan pentingnya strategi konkret dari kepala daerah untuk menekan angka kemiskinan melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meskipun Jawa Tengah mencatatkan kontribusi tinggi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional, Edi menilai capaian tersebut belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di akar rumput.
Politisi Fraksi PAN ini menyoroti masih tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, kepala daerah harus mulai mengadopsi pola pikir kewirausahaan (entrepreneurial mindset) dalam mengelola aset dan potensi wilayahnya.
“Saya mendorong agar kepala daerah melakukan inovasi dan kreativitas guna menciptakan kemandirian fiskal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depannya,” ujar Edi Oloan Pasaribu di Semarang.
Edi menambahkan bahwa optimalisasi aset daerah merupakan kunci untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Dengan kinerja fiskal yang kuat, daerah diharapkan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan tanpa terus-menerus bergantung pada dana perimbangan.
Legislator dari Dapil Kalimantan Timur ini berharap Jawa Tengah mampu melahirkan daerah percontohan yang memiliki kemandirian ekonomi kuat sebagai inspirasi bagi wilayah lain di Indonesia.
Di sisi lain, Edi memberikan apresiasi terhadap tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, khususnya dalam bidang birokrasi. Penerapan sistem meritokrasi dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah ini dinilai berjalan sangat transparan dan profesional.
“Saya mengapresiasi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, khususnya penerapan sistem meritokrasi pada proses rekrutmen ASN yang transparan,” imbuhnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi pemantik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyelaraskan antara tata kelola birokrasi yang sudah baik dengan kebijakan ekonomi yang lebih tajam dalam menyasar kelompok masyarakat miskin. (Ko/ha)
