Jatim, serayunusantara.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, Rabu (27/8/2025).
Kunjungan ini dilakukan menyusul aksi damai ratusan siswa sehari sebelumnya yang menuntut transparansi terkait iuran komite sekolah.
“Kami hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi siswa yang sebelumnya menyampaikan protes terkait pengelolaan dana komite,” ujar Deni.
Setibanya di sekolah, Deni duduk bersama para siswa di halaman untuk mendengar keluhan mereka.
Para pelajar mengungkapkan keberatan atas berbagai iuran yang dianggap memberatkan, di antaranya Rp65 ribu per bulan, Rp500 ribu setiap tiga tahun, serta kewajiban memberi sumbangan saat pembagian rapor.
Menurut mereka, beban tersebut terasa berat, terutama bagi keluarga kurang mampu.
Salah seorang siswa menyampaikan, “Kami hanya ingin kejelasan. Dana yang dibayarkan seharusnya transparan dan dikomunikasikan dengan orang tua.”
Baca Juga: Punya Peran Vital, DPRD Jatim Dorong Perbaikan Jalan Srono–Muncar Banyuwangi
Menanggapi hal itu, Deni menegaskan siap mengawal persoalan tersebut hingga tuntas. Ia menekankan bahwa iuran wajib di SMA maupun SMK tidak diperbolehkan.
“Sumbangan boleh, tapi harus jelas. Ada proposal, anggaran, pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawaban,” tegasnya.
Deni mengaku sidak dilakukan secara spontan setelah dirinya menerima video aksi siswa yang viral di media sosial.
“Tugas adik-adik adalah belajar, maka saya datang untuk mendengar langsung aspirasi mereka,” ucapnya.
Ia juga berkomitmen berkoordinasi dengan Cabang Dinas hingga Dinas Pendidikan Jatim, bahkan bila perlu akan menyampaikan permasalahan ini ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Sehari sebelumnya, sekitar 300 siswa SMAN 1 Kampak menggelar aksi damai sejak pagi dengan membawa poster bertuliskan kritik, salah satunya “Siswa Bertindak, Tempat Koruptor di Penjara Bukan di Sekolah.”
Aksi yang dipimpin Sandro, siswa kelas XI, tersebut memuat 10 tuntutan, di antaranya transparansi dana komite dan amal jariyah, penghapusan pungutan yang dinilai tidak wajar, pemberian kwitansi setiap pembayaran, pengembalian dana KIP yang dipotong, hingga penyediaan fasilitas untuk lomba serta penghargaan bagi siswa berprestasi.
Deni menilai aksi ini menjadi momentum penting perbaikan tata kelola pendidikan.
“Bisa saja ini fenomena gunung es. Orang tua siswa di seluruh Jawa Timur dipersilakan menyampaikan keluhannya. Kita benahi bersama agar peningkatan mutu pendidikan tidak membebani siswa,” pungkasnya. (Serayu)
