Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama negara anggota IPG dan negara anggota JETP menghadiri diskusi yang diselenggarakan oleh GEAPP, South Africa’s Presidential Climate Commission, WRI, dan didukung oleh World Bank. (Foto: Kemenkeu RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Di hari kedua rangkaian kunjungan kerja di Washington D.C. atau Rabu (17/04) waktu setempat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama negara anggota International Partners Group (IPG) dan negara anggota Just Energy Transition Partnership (JETP) menghadiri diskusi yang diselenggarakan oleh Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), South Africa’s Presidential Climate Commission, World Resources Institute (WRI), dan didukung oleh World Bank.
Pada event tersebut, sejumlah negara berdiskusi mengenai berbagai upaya dan perbaikan yang patut dilakukan dalam pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan.
“JETP Indonesia—Just Energy Transition Partnership for Indonesia— merupakan program pendanaan untuk akselerasi transisi berkeadilan yang pendanaannya berasal dari dana publik IPG (International Partners Group) dan swasta melalui The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). JETP merupakan salah satu hasil capaian nyata Indonesia pada KTT Presidensi G20 di Bali tahun 2022 lalu,” ujar Menkeu sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati.
Menkeu mengungkapkan, di Indonesia kolaborasi dengan IPG dalam mengembangkan Rencana Kebijakan dan Investasi Komprehensif JETP telah diluncurkan pada November 2023. “Targetnya ambisius, seperti mencapai porsi energi terbarukan sebesar 44% dari bauran energi nasional di tahun 2030, dan mencapai net-zero emission untuk sektor ketenagalistrikan di tahun 2050,” kata Menkeu.
Baca Juga: Sikapi Dinamika Global, Wamenkeu : Ketahanan Ekonomi Indonesia Masih Baik
Dalam diskusi bersama negara-negara anggota JETP tersebut, Menteri Keuangan membahas struktur pendanaan, dimana terdapat porsi hibah sebesar 3% dari komitmen dana publik, dan sekitar 60% adalah pinjaman lunak.
“Saya menekankan perlunya pendanaan yang lunak, penyederhanaan akses, dan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ungkap sang Bendahara Negara.
Di Indonesia sendiri, pendanaan dapat disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam rangka melaksanakan tugas merealisasikan Energy Transition Mechanism (ETM) – Country Platform untuk transisi energi nasional. Sebagai dana katalis, Indonesia juga mengusulkan agar pendanaan JETP dapat disalurkan melalui ETM-Country Platform. Indonesia juga memandang adanya progres yang baik, seperti beberapa proyek yang menjadi prioritas dan target-oriented di tahun 2024 ini dalam kerangka JETP.
“Peran proaktif seluruh pihak sangat kita butuhkan agar koordinasi negara-negara anggota IPG dan lembaga keuangan perantara, lebih lancar dan lebih kohesif -sehingga memungkinkan untuk mewujudkan sinergitas, responsif mengatasi tantangan, dan memaksimalkan upaya kolektif,” ucapnya mengakhiri tulisan.***
