Jakarta, serayunusantara.com – Pemerintah tengah membuka opsi efisiensi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memangkas jadwal program dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp 40 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa perhitungan efisiensi tersebut berasal dari kajian awal yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan total alokasi anggaran MBG dalam APBN 2026 yang mencapai Rp 335 triliun, penyesuaian jadwal pelaksanaan dinilai masih memungkinkan tanpa mengurangi tujuan utama program.
“Dalam program MBG ada efisiensi. Perhitungan awal sekitar Rp 40 triliun, meski angkanya masih kasar tetapi bisa lebih,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (25/3/2026).
Ia menegaskan bahwa ide penghematan tersebut bukan berasal dari pemotongan sepihak Kementerian Keuangan, melainkan inisiatif dari Badan Gizi Nasional yang menilai masih terdapat ruang efisiensi dalam pelaksanaan program tersebut.
“Bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri karena dia (BGN) bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Jadi jangan dibilang BGN tutup mata, gak, dia juga melakukan efisiensi,” terang Purbaya.
Baca Juga: Menu MBG Dikeluhkan Tak Layak, Wali Kota Malang Bakal Evaluasi dan Panggil Seluruh Pengelola SPPG
Menurut Purbaya, angka penghematan sekitar Rp 40 triliun tersebut merupakan akumulasi efisiensi selama satu tahun penuh. Nilai itu juga berada di luar target efisiensi belanja kementerian dan lembaga yang saat ini diproyeksikan mencapai Rp 80 triliun.
Pemerintah sendiri disebut akan mengambil langkah tegas apabila kementerian atau lembaga tidak segera menyampaikan usulan efisiensi anggaran secara mandiri.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan realokasi anggaran dalam jumlah besar untuk mengantisipasi dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Nilai realokasi tersebut bahkan mendekati Rp 800 triliun.
Selain realokasi anggaran, Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan tambahan efisiensi belanja negara sekitar Rp 81 triliun guna menjaga stabilitas fiskal nasional.
Meski sejumlah langkah penghematan dilakukan, Presiden Prabowo memastikan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis tetap berjalan karena dianggap sebagai investasi penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat bisa makan. Saya hakul yakin berada di jalan yang benar, uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki pengalaman dalam melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran. Hal tersebut tercermin dari langkah penghematan anggaran yang dilakukan pada 2025 lalu.
Saat itu, total efisiensi anggaran mencapai Rp 306,69 triliun yang terdiri dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Pemerintah kini terus menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian nasional.
“Saya punya menteri, saya punya tim cukup bagus. Kami juga sudah ambil langkah-langkah, bukan kita tunggu krisis baru kita antisipasi,” tutur Prabowo. (San/serayu)
