Jakarta, serayunusantara.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya optimalisasi layanan pertanahan yang menjadi salah satu layanan publik paling dibutuhkan. “Kita pastikan layanan di MPP ini semakin hari semakin optimal pelaksanaannya, tentu selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujarnya saat membuka webinar penguatan penyelenggaraan pelayanan pertanahan di MPP, Senin 6/4/2026.
Baca Juga: Diduga Benih Tak Sesuai, DKPP Blitar Siap Evaluasi Total Program Bongkar Ratoon 2025
Evaluasi yang dilakukan merujuk pada penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), khususnya terkait koordinasi antarinstansi dan kualitas layanan. Koordinasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi pusat dan daerah seperti Kementerian Keuangan maupun dinas pendapatan daerah.
Dalu menekankan, peningkatan kualitas layanan harus bersifat berkelanjutan, sistematis, dan terstruktur di seluruh titik layanan ATR/BPN, termasuk di MPP. Ia meminta seluruh satuan kerja, mulai dari Kantor Wilayah hingga Kantor Pertanahan, agar responsif dan memastikan layanan di MPP berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, menyebutkan hingga saat ini terdapat 305 MPP di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Evaluasi Kamtibmas Lebaran 2026, Insiden Surabaya dan Makassar Jadi Catatan Merah di Hari Kemenangan
Dari jumlah tersebut, ATR/BPN telah hadir di 239 MPP, menjadikannya salah satu instansi dengan partisipasi tertinggi setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. “Ke depan, kami mendorong peningkatan kualitas layanan sekaligus perluasan jumlah MPP agar semakin banyak masyarakat yang terlayani,” ungkap Yanuar.
Webinar ini diikuti sekitar 500 peserta dan menghadirkan narasumber seperti Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo, serta Kepala Biro Ortala MR ATR/BPN, Einstein Al Makarima.
Penguatan layanan di MPP menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang terintegrasi dan mudah diakses, sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan, mempercepat birokrasi, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pertanahan yang transparan dan akuntabel. (San)
