Bondowoso, serayunusantara.com – Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan keterbukaannya terhadap kritik maupun aspirasi dari kalangan mahasiswa sebagai bagian penting dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, saat menemui puluhan mahasiswa di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Kamis (5/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi pimpinan DPRD, Kapolres Bondowoso, Sekretaris Daerah Fathur Rozi, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Suasana dialog berlangsung hangat dan menjadi ruang diskusi langsung antara pemerintah daerah dan mahasiswa sebagai perwakilan aspirasi masyarakat.
Menanggapi sejumlah aspirasi yang disampaikan mahasiswa, khususnya terkait pembangunan infrastruktur, Bupati menjelaskan bahwa sektor tersebut memang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada pembangunan jalan sebagai indikator nyata kinerja pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Terkait sorotan mahasiswa mengenai besarnya porsi belanja pegawai dibandingkan belanja modal, Bupati memberikan penjelasan mengenai ketentuan regulasi nasional. Pemerintah daerah, kata dia, diwajibkan menata komposisi anggaran agar belanja pegawai dapat ditekan hingga maksimal 30 persen pada tahun 2027.
Baca Juga: Ada Gerakan Tanam Sayur dan Buah di Pekarangan Bondowoso
Meski demikian, proses penyesuaian tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat karena tetap harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Pemerintah juga berkomitmen menjaga kesejahteraan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam upaya mengatasi keterbatasan anggaran, Pemkab Bondowoso terus mencari sumber pembiayaan tambahan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati juga mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah kerap dipengaruhi dinamika kebijakan nasional, termasuk kemungkinan berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, masukan dari kalangan mahasiswa dinilai penting sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih kuat.
Ia pun mengapresiasi berbagai gagasan yang disampaikan mahasiswa dan menilai hal tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah. Dialog terbuka seperti ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Bondowoso.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi yang konstruktif demi kemajuan Bondowoso.
