Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. (Foto: Kemenkeu RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp2,21 selama tahun anggaran 2020-2023. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari pengelolaan anggaran secara hati hati, efisien, dan disiplin, termasuk melalui penerapan teknologi digital.
“Berbagai simplifikasi digitalisasi dari proses bisnis ini menghasilkan efisiensi yang cukup signifikan dan ini kami sampaikan waktu itu di dalam Komisi XI Rp2,21 triliun sendiri kita mendapatkan efisiensi yang terdiri dari dari 11 step yang kita sampaikan di sini,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (21/8) di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Dalam paparannya, Menkeu menyampaikan bahwa simplifikasi dan digitalisasi/otomasi proses bisnis memberikan dampak positif berupa peningkatan produktivitas, efisiensi pelayanan, maupun optimalisasi pemberdayaan SDM. Hal ini merupakan upaya pelaksanaan belanja yang berkualitas di Kementerian Keuangan.
Lebih lanjut, ia memaparkan 11 langkah yang telah dilakukan keuangan sejak tahun 2020. Antara lain yaitu kebijakan negative growth jumlah pegawai, pengendalian belanja birokrasi (a.l. perjalanan dinas dan konsinyering), pengadaan collaborative tools secara terpusat, optimalisasi anggaran penanganan pandemi dampak terkendalinya kasus Covid-19, konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN, dan digitalisasi proses bisnis berdampak turunnya belanja pencetakan dokumen.
Baca Juga: Wamenkeu Terima Anugerah Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dari Presiden Joko Widodo
Selain itu, efisiensi anggaran Kemenkeu juga dihasilkan melalui optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana (berdampak penurunan biaya paket meeting), prioritasi pembentukan tim (berdampak pada efisiensi honorarium tim), implementasi Ruang Kerja Masa Depan (berdampak turunnya alokasi sewa kantor), pembayaran belanja pegawai terpusat (berdampak turunnya anggaran pengelolaan gaji dan optimalisasi SDM), serta standarisasi harga dan pemberian seminar kit yang selektif.
“Ini semuanya untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu harus memberi contoh waktu kita bicara tentang efisiensi spending better quality itu kita lakukan pada level mikro organisasi,” ucap sang Bendahara Negara.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR RI atas kepercayaan dan dukungan dalam pembahasan dan persetujuan anggaran sehingga Kemenkeu bisa menutup tahun anggaran 2023 dengan baik.
“Kementerian Keuangan akan berjanji bekerja terus dengan baik dengan Komisi XI dan tentu ini dalam rangka untuk menjaga keuangan negara dan menjaga institusi bendahara negara tetap bisa menjadi pilar untuk stabilitas, namun juga progres dengan baik,” pungkasnya.***
