Blitar, serayunusantara.com – Sebuah pemandangan menarik sekaligus memicu perbincangan publik muncul dalam proses distribusi bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto di Kota Blitar pada Jumat (6/3/2026).
Bantuan yang bersumber dari dana pribadi Presiden tersebut kedapatan ditempeli atribut yang memuat foto Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar, Elim Tyu Samba.
Pada unit becak listrik milik penerima manfaat, foto Elim Tyu Samba nampak dipasang bersandingan dengan gambar Presiden Prabowo Subianto. Hal ini memicu tanda tanya di tengah masyarakat, mengingat bantuan tersebut murni merupakan inisiatif personal dari Presiden Prabowo.
Munculnya foto orang nomor dua di Kota Blitar tersebut pada produk bantuan sosial akhirnya memancing respon negatif dan narasi miring dari warga.
Selain dinilai kurang tepat secara etika karena Elim tampil mengenakan Seragam Dinas Upacara (SDU) Wakil Wali Kota, terdapat pula tulisan tagline “Kota Blitar Maju, Sehat, dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan”—sebuah slogan yang selama ini identik dengan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.
Ketua Umum Ormas Gerakan Indonesia Berani Maju (GIBM), Haryono, turut menyoroti fenomena tersebut pada Minggu (8/3/2026). Ia menilai ada kesan penggunaan jabatan untuk kepentingan yang bersifat personal atau politik.
“Secara etika, terdapat sedikit kejanggalan karena foto tersebut menampilkan pejabat terkait dalam pakaian dinas. Kesan penggunaan jabatan dalam kegiatan personal atau politik,” ungkap Haryono memberikan catatan kritis.
Menurut Haryono, situasi akan jauh lebih kondusif dan minim polemik apabila foto yang ditampilkan menggunakan pakaian biasa atau non-kedinasan. Hal itu dirasa lebih adil jika memang tujuannya adalah membangun citra positif di hadapan publik secara jujur.
Terkait adanya dugaan bahwa aksi ini merupakan bagian dari pencitraan politik menuju Pilwali 2029, Haryono berpendapat bahwa tindakan tersebut sebenarnya sah-sah saja selama tidak melanggar aturan hukum. Syarat utamanya adalah tidak menggunakan fasilitas negara, tidak merugikan keuangan negara, serta terbebas dari unsur penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Juga: Giliran Kabupaten Blitar Terima Bantuan Becak Listrik Prabowo, Bupati Komitmen Jamin Operasional
Meski demikian, ia sangat menyayangkan pemilihan atribut seragam dinas wakil kepala daerah pada bantuan yang secara eksplisit berasal dari kantong pribadi Presiden.
“Apabila anggaran tersebut benar bersumber dari dana pribadi Presiden, maka hal itu sepenuhnya merupakan hak beliau sebagai donatur. Secara prinsip, siapapun diperbolehkan menjadi donatur selama pemberian tersebut bersifat sukarela dan tidak mengikat penerimanya,” urai Haryono. (jun)
