Jakarta, serayunusantara.com — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait situasi geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
YLBHI menilai pembentukan mekanisme yang disebut sebagai Board of Peace (Dewan Perdamaian) oleh kedua negara tersebut hanyalah strategi “perdamaian palsu” yang menutupi agenda asli perluasan konflik bersenjata atau Board of War.
Dalam siaran pers resminya, YLBHI menyoroti bahwa tindakan militer dan kebijakan luar negeri AS-Israel di wilayah konflik saat ini justru semakin menjauh dari prinsip-prinsip hukum internasional dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Lembaga bantuan hukum ini memandang bahwa narasi perdamaian yang dibangun di atas meja diplomasi berbanding terbalik dengan fakta kekerasan yang terus meningkat di lapangan.
YLBHI menegaskan bahwa strategi tersebut merupakan upaya manipulasi opini publik dunia. Alih-alih menghentikan pertumpahan darah, kebijakan tersebut dinilai justru memberikan legitimasi bagi kelanjutan pendudukan dan serangan militer yang berdampak buruk pada warga sipil.
“Apa yang disebut sebagai strategi perdamaian ini sebenarnya adalah instrumen untuk melanggengkan dominasi militer. Dunia tidak boleh tertipu oleh istilah-istilah diplomatik yang di belakangnya justru merancang skenario perang yang lebih besar,” tulis YLBHI dalam rilisnya.
Lebih lanjut, YLBHI mendesak komunitas internasional untuk bersikap kritis dan tidak terjebak dalam retorika perdamaian yang dipaksakan.
Mereka menyerukan perlunya penegakan hukum humaniter internasional secara konsisten dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik tersebut.
Pernyataan ini merupakan bagian dari komitmen YLBHI dalam mengawal isu-isu kemanusiaan global dan menentang segala bentuk imperialisme yang menggunakan kedok perdamaian untuk merusak kedaulatan bangsa lain serta hak hidup masyarakat sipil. (Fis/Serayu)
