Jatim, serayunusantara.com – Komisi E DPRD Jawa Timur mendesak peningkatan peran koperasi sebagai sarana perlindungan dan penguatan ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini ditekankan oleh Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari, dalam konfirmasinya pada Selasa (6/5/2025).
“Koperasi harus menjadi tempat aman bagi PMI dalam mengelola keuangan. Tidak boleh dibiarkan mereka mempertaruhkan nyawa untuk bekerja di luar negeri, sementara aset dan keluarga mereka tidak terlindungi,” tegas Untari, politisi Fraksi PDIP Jatim.
Menurutnya, koperasi tidak sekadar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam atau usaha dagang, melainkan juga harus menjadi pendukung ekonomi PMI mulai dari masa pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kepulangannya.
“PMI bisa menyimpan sebagian penghasilan di koperasi sebelum berangkat. Dana tersebut dapat dikelola secara transparan dan bahkan dijadikan modal usaha saat kembali ke tanah air. Selain itu, koperasi juga bisa membantu keluarga PMI agar tidak terjebak utang rentenir,” jelasnya.
Untari memberi contoh Koperasi Citra Kartini di Jatim yang sukses memberdayakan perempuan. Model serupa, katanya, bisa diterapkan untuk melindungi PMI, terutama dari Jawa Timur sebagai salah satu penyumbang terbesar tenaga kerja migran.
Baca Juga: Pemprov Jatim Dapat Apresiasi dari Google atas Inovasi Digital di Sektor Pendidikan
Tragedi PMI di Kamboja Jadi Peringatan
Kasus tewasnya dua PMI di Kamboja, termasuk seorang warga Banyuwangi, Rizal Sampoerna, menyoroti lemahnya sistem perlindungan PMI. Kedua korban diduga menjadi korban perdagangan orang (TPPO) lewat modus penipuan lowongan kerja.
Sri Untari menyayangkan minimnya perlindungan ekonomi bagi PMI, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Ia mengkritik implementasi Perda Jatim No. 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan PMI yang dinilai belum optimal.
“Perda ini bagus secara teori, tapi di lapangan belum ada ekosistem yang melindungi PMI dari hulu ke hilir. Koperasi harus menjadi bagian dari solusi ini,” tegasnya.
Edukasi Keuangan dan Kolaborasi Internasional
Untari menambahkan, banyak PMI yang belum memahami pentingnya pengelolaan keuangan, sehingga seringkali pulang tanpa hasil atau malah menjadi korban penipuan. “Mereka perlu diedukasi cara mengelola uang, menghindari investasi bodong, dan memanfaatkan koperasi sebagai tempat aman,” ujarnya.
Ia juga menyambut baik seruan Ketua DPR RI Puan Maharani agar Indonesia lebih aktif dalam forum internasional seperti ASEAN Task Force on Migrant Workers. Namun, menurutnya, yang lebih penting adalah membangun ketahanan ekonomi di level akar rumput.
Baca Juga: DPRD Jatim Perkuat Komitmen untuk Pendidikan Inklusif dan Anti-Pungli
“Jika ekonomi keluarga PMI kuat dan mereka memiliki koperasi yang menjaga keuangan mereka, mereka tidak akan mudah tertipu. Perlindungan harus dimulai dari desa dan koperasi,” pungkas Untari. (serayu)
