Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip saat mengikuti pertemuan di Provinsi DIY, Bantul pada Senin (1/7/2024). (Foto: Dep/vel)
Bantul, serayunusantara.com – Melansir dari laman DPR RI, Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip menyoroti masifnya alih fungsi lahan pertanian. Hal itu ia pandang mengkhawatirkan karena berpotensi mengganggu ketahanan lahan pertanian yang berakibat pada suplai pangan nasional.
Hal itu ia sampaikan saat melakukan pertemuan dengan Bupati Bantul, Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Dirjen Sarana Prasarana Pertanian Kementan, Direksi Perum Bulog, serta stakeholder terkait bidang pertanian di Gudang Bulog GBB Sendangsari, Kunden, Kabupaten Bantul Yogyakarta guna membahas penyerapan gabah petani untuk menjaga stok pangan di Provinsi DIY, Bantul pada Senin (1/7/2024).
“Hal ini membuat kita di Komisi IV DPR RI menjadi gelisah. Tanah-tanah produktif yang merupakan lahan kelas satu itu beralih fungsi untuk kepentingan diluar pertanian (non pertanian). Kita ingin bagaimana caranya untuk memproteksi dan mengembalikan lahan-lahan produktif ini supaya tidak terus-menerus tergerus untuk kepentingan diluar pertanian,” ucap Made.
Menurutnya, bila hal ini terus terjadi maka akan mengganggu ketahanan lahan pertanian-pertanian yang ada. Hal tersebut pula akan mempengaruhi produksi pangan secara nasional. Adapun hal lain yang juga menjadi perhatian Komisi IV DPR adalah tentang kondisi perberasan saat ini, baik di daerah maupun secara nasional.
Baca Juga: Aspirasi DPRD Kalsel Jadi Penguat Komisi IX DPR RI Tolak Kebijakan Tapera
“Kita melihat produksi kita terus mengalami penurunan, baik padi, jagung, dan kedelai. Demikian juga produk-produk pertanian yang lain. Bila tidak kita perbaiki tentang tata kelola perberasan kita ini secara nasional maka secara terus-menerus pula kita akan tergantung kepada beras impor,” tandasnya.
Made menambahkan, sekarang ini kita mengimpor beras sebanyak 3 juta ton. “Ini kan mempengaruhi terhadap harga-harga beras petani. Dua hal inilah yang ingin kita dapatkan di lapangan, yakni masukan-masukan dari seluruh stakeholder. Tadi banyak disampaikan oleh teman-teman, terutama oleh Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Dan Beras) Indonesia yang ingin supaya tata kelola beras ini diperbaiki,” katanya.
Untuk itu ia mendorong agar pola kemitraan dengan Perum Bulog dapat diperbaiki. “Jangan semuanya dari impor. Kalau terus menerus begitu, kita sama saja memberi kesejahteraan kepada petani asing. Ini harus perbaiki,” tegas Made.***
