Blitar, serayunusantara.com — Sebagai upaya menjaga transparansi dan validitas data partai politik (parpol), Bawaslu Kabupaten Blitar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait laporan pemutakhiran data parpol tahun 2025.
Pertemuan ini krusial untuk mensinkronkan data kepengurusan dan keanggotaan parpol guna memastikan proses administrasi politik di tingkat daerah berjalan sesuai regulasi yang berlaku, Senin (09/02/2026).
Dalam rakor tersebut, Bawaslu menekankan pentingnya akurasi pelaporan agar tidak terjadi tumpang tindih data yang berpotensi memicu sengketa di masa depan.
Pemutakhiran ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi penting bagi stabilitas demokrasi lokal.
Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan setiap perubahan data parpol terpantau secara real-time dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Baca Juga: Marak Kasus KDRT, PMII Gugat Kegagalan Pemkab Blitar dalam Melindungi Perempuan dari Kekerasan
Nasikin (52), seorang pengamat kegiatan publik di Blitar, memberikan pandangannya mengenai pentingnya keterbukaan informasi parpol ini.
“Masyarakat perlu tahu bahwa partai yang mereka dukung tertib administrasi. Tips dari saya untuk pengurus parpol di Blitar, segera lengkapi data yang diminta dan jangan menunda pemutakhiran,” ujarnya.
Bawaslu Kabupaten Blitar berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan pemutakhiran data ini dengan teliti.
Langkah koordinatif ini diharapkan dapat meminimalisir adanya data fiktif atau keanggotaan ganda yang sering menjadi kendala teknis dalam penyelenggaraan kontestasi politik.
Melalui sinergi antarlembaga dan ketertiban pelaporan dari pihak partai politik, kualitas demokrasi di Kabupaten Blitar diharapkan semakin meningkat.
Bawaslu akan terus membuka ruang konsultasi bagi parpol yang menemui kendala dalam proses pemutakhiran data demi terwujudnya pemilu yang bersih dan akuntabel. (Fis/Serayu)
