Tak Lagi Terima TPP, Ratusan Guru PPPK Paruh Waktu Tulungagung Wadul DPRD

Tulungagung, serayunusantara.com – Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mendatangi Kantor DPRD Tulungagung, Jawa Timur, pada Rabu (11/2/2026),

Kedatangan mereka guna mengawal rapat dengar pendapat antara perwakilan guru dan Komisi A DPRD setempat. Pertemuan tersebut membahas tuntutan peningkatan kesejahteraan yang dinilai belum memadai.

Sekretaris PGRI Tulungagung, Suryono, mengatakan para guru hadir untuk menyampaikan aspirasi terkait penghasilan yang dianggap belum layak.

Baca Juga: Aliansi Jurnalis Tulungagung Gelar Doa Bersama dan Aksi Sosial Bagi Sembako Peringati HPN

Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Namun di sisi lain, mereka juga harus memenuhi kebutuhan keluarga.

“Bagaimana kami bisa fokus meningkatkan kualitas pendidikan jika kesejahteraan dasar saja belum terpenuhi. Kami ingin ada keadilan dan kepastian dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perubahan status dari tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu tidak membawa dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan.

Baca Juga: Dinsos Siapkan Skema Reaktivasi Darurat Usai Belasan Ribu Peserta PBI JKN di Tulungagung Non-Aktif

Bahkan, sebagian guru kehilangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) karena tidak memenuhi ketentuan minimal 24 jam tatap muka per minggu.

Saat masih berstatus honorer, sejumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan jam mengajar mencukupi masih bisa menerima TPP sekitar Rp1,5 juta per bulan.

Namun setelah beralih menjadi PPPK paruh waktu, tunjangan tersebut tidak lagi diperoleh.

“Secara status memang ada perubahan, tetapi secara kesejahteraan justru ada yang menurun. Ini yang menjadi kegelisahan teman-teman,” katanya.

Baca Juga: Dualisme PSHT yang Tak Kunjung Usai, antara Kubu M. Taufiq dan kubu R. Moerjoko HW, Bagaimana Sejarahnya?

Suryono menyebutkan lebih dari 600 guru PPPK paruh waktu terdampak kebijakan tersebut. Saat ini, guru PPPK paruh waktu jenjang SD menerima sekitar Rp350 ribu per bulan, sedangkan jenjang SMP sekitar Rp400 ribu per bulan tanpa tambahan tunjangan.

“Kami berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Guru adalah ujung tombak pendidikan, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perhatian yang layak,” tegasnya. (Jun)