Bupati Rini saat menyampaikan sambutan dalam Musrenbang Pena Intan di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jumat, 1 Maret 2024. (Foto: Achmad Zunaidi/Serayu Nusantara)
Blitar, serayunusantara.com – Bupati Blitar Rini Syarifah menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan (Pena Intan) di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jumat, 1 Maret 2024.
Musrenbang Pena Intan sendiri merupakan forum yang digunakan sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025.
Bupati Blitar Rini Syarifah menyampaikan, dalam proses perencanaan pembangunan daerah tidak hanya dilakukan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis, akan tetapi juga dilakukan melalui pendekatan top-down (atas-bawah) dan bottom-up (bawah-atas).
“Ini artinya bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan hasil dari penyelarasan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Satgas Pangan Polres Blitar Kota: Stok Aman, Harga Beras Mulai Turun
Menurutnya, Musrenbang dimaksudkan untuk menyempurnakan RKPD dengan mengintegrasikan aspirasi masyarakat kedalam dokumen dimaksud, tentunya dengan tetap memperhatikan arah kebijakan serta prioritas pembangunan tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Bupati Rini menyebut, tema RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah “Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah” . Dari tema tersebut dapat dijabarkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan yakni :
Pertama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan percepatan pengentasan kemiskinan. Kedua, meningkatkan kapasitas SDM pelaku ekonomi dan penguatan pemberdayaan masyarakat.
Ketiga, meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan penguatan manajemen distribusi barang. Sementara yang keempat, penguatan e-government dan pelayanan publik. Terakhir, pemantapan infrastruktur ekonomi serta daya dukung lingkungan hidup.
Bupati perempuan pertama di Blitar ini menjelaskan, pembangunan inklusif harus diawali dari perencanaan yang inklusif pula. Partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
“Kepada Perangkat Daerah, saya minta agar benar-benar mengawal hasil Musrenbang dan Musyawarah Pena Intan ini dengan seksama dan mengakomodir usulan yang sesuai dengan prioritas pembangunan dan ruang lingkup kewenangan,”ungkapnya. (adv/kmf/jun)
