Bupati Bantul menghadiri perayaan HUT Ke-5 Deklarasi Anti Politik Uang di Aula Kalurahan Murtigading (Foto: Pemkab Bantul)
Kabupaten Bantul, serayunusantara.com – Melansir dari laman Pemkab Bantul, mengusung Tema “Mengasah Ketajaman Budi Pekerti Mencerahkan Tegaknya Demokrasi”, relawan Tim Kalurahan Anti Politik Uang (APU) merayakan HUT Ke-5 Deklarasi Anti Politik Uang di Aula Kalurahan Murtigading, Sabtu (17/06/2023). Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Bantul, Ketua Bawaslu DIY, Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, serta Lurah yang tergabung dalam 15 Kalurahan APU, termasuk Lurah Murtigading.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih dalam sambutannya menyampaikan dirinya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pegiat APU yang telah berhasil membuat perubahan budaya ditengah masyarakat tentang anti politik uang. Menurutnya, politik uang dapat mengakibatkan efek domino yang tentu saja merugikan masyarakat, seperti korupsi, konflik antar golongan dan kepentingan, hingga kerusakan sistem yang sulit diatasi.
“Oleh karenanya, saya menghimbau kepada pegiat APU untuk mengajak keluarga dan tetangga terdekatnya untuk menolak segala bentuk politik uang sehingga seluruh masyarakat di kabupaten bantul menjadi masyarakat yang cerdas dan berbudaya anti politik uang.” ujar Halim.
Sutrisnowati, SH., MH., M.Psi, Ketua Bawaslu DIY yang turut hadir menuturkan bahwa Kalurahan Murtiading adalah kalurahan pertama di Indonesia yang mendeklarasikan dirinya sebagai Kalurahan Anti Politik Uang (APU) sejak tahun 2018 silam. Kala itu, Kalurahan Murtigading akan menghadapi Pemilihan Lurah Desa (Pilurdes). Kemudian muncul inisiasi dari masyarakat sekitar untuk menolak politik uang hingga terbentuk relawan Kalurahan APU yang kemudian dikuatkan dengan Perkal.
Baca Juga: Sisi Lain Ripal, Pilih Main Catur untuk Asah Otak saat Tidak Main Bola
“Kalurahan APU adalah gagasan atau inovasi murni dari masyarakat di Bantul yang kemudian menjadi inisiasi pertama di Indonesia,” tutur Sutrisnowati.
Menurut data yang disampaikan oleh Sutrisnowati, hingga saat ini sudah ada 15 kalurahan yang menjadi Anggota Kalurahan APU. Sutrisnowati berharap, gerakan anti politik uang yang ada di Kabupaten Bantul ini dapat menjadi contoh bagi kalurahan di seluruh DIY untuk mengimplementasikan anti politik uang.
“Mari kita wujudkan Pemilu Tahun 2024 menjadi demokrasi yang bebas dari politik uang,” pungkas Sutrisnowati.***
