Blitar, serayunusantara.com – Ketua LSM Laskar, Swantantio Hani Irawan, yang akrab disapa Tiyok, menyoroti kinerja Satuan Tugas Bantuan Gizi Nasional (Satgas BGN) di Kabupaten Blitar.
Tiyok mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada tim Satgas BGN, faktanya di lapangan mereka kurang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Hal ini disampaikan Tiyok dalam sebuah acara diskusi yang digelar dalam rangka Hari Pers Nasional, yang menjadi ruang diskusi bagi berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM, Ormas, dan media.
Menurut Tiyok, banyak kesalahan SOP masih terjadi di lapangan dan dibiarkan oleh tim Satgas BGN. LSM Laskar menggarisbawahi pentingnya memaksimalkan kinerja tim BGN agar dapat memberikan nilai plus dan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Tiyok menyebutkan bahwa target SPPG (Sasaran Penerima Program Gizi) di Kabupaten Blitar belum terpenuhi 100%, dengan target sekitar 96-98 SPPG, namun saat ini baru mencapai sekitar 50-an (53-56).
Baca Juga: 1 Tahun Pemerintahan Bupati Blitar, Perhutanan Sosial Jadi Sorotan
Tiyok juga menyoroti kejelasan regulasi dari pemerintah daerah yang diwakili oleh asisten dan Kominfo, yang menurutnya masih belum jelas. Ia mempertanyakan mengapa program dijalankan jika regulasinya belum jelas.
“Seharusnya, pemerintah daerah lebih kooperatif dalam meminta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai tugas dan fungsi Satgas BGN di Kabupaten Blitar, yang dikepalai oleh Sekda Kabupaten Blitar,” katanya, Selasa, 17 Februari 2025.
Selain itu, Tiyok mengungkapkan adanya miskomunikasi krusial antara regulasi dari pusat dan upaya sinergitas di daerah. Ia menemukan fakta di lapangan bahwa kualitas cost food SPPG yang sudah aktif semakin rendah.
“Jika dihitung dari RAP sebesar Rp15.000, dengan Rp5.000 untuk operasional dan Rp10.000 untuk menu, cost food-nya sangat menurun. Akibatnya, kualitas makanan juga rendah dan telah menyebabkan banyak kejadian keracunan di Kabupaten Blitar,” ujarnya.
LSM Laskar sebenarnya sepakat dengan program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, namun permasalahan utamanya adalah belum terintegrasinya antara pemerintah daerah.
Tiyok meyakini bahwa permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar, melainkan di keseluruhan daerah. Oleh karena itu, evaluasi dan monitoring segera harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan mendasar ini bagi masyarakat. (Jun)
