Bupati Blitar Rini Syarifah. (Foto: Instagram/Pemkab Blitar)
Blitar, serayunusantara.com – Bupati Blitar Rini Syarifah bakal diberi kado hak interpelasi oleh Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Blitar. Itu menyusul jawaban Mak Rini yang tidak jelas terkait alasannya mempertahankan TP2ID.
Juru Bicara Fraksi PDIP, Hendik Budi Yuantoro mengatakan, saat ini pihaknya merancang draf hak interpelasi kepada Bupati Blitar. Pihaknya mempertanyakan alasan Bupati Rini mempertahankan TP2ID.
“Apa yang menjadi landasan pokoknya untuk mempertahankan TP2ID. Itu yang harus kita lihat dari sisi kebijakan,” katanya, Senin (23/10/2023).
Hendik menyebut, hak interpelasi digulirkan kepada Bupati Rini menyusul masifnya sorotan dari berbagai unsur masyarakat yang merekomendasikan pembubaran terhadap TP2ID.
“Kita menerapkan fungsi pengawasannya di sana. Kalau bupati mempertahankan itu (TP2ID) meksipun sudah ada pandangan 4 fraksi termasuk masyarakat yang melakukan demo, berarti kan ada sesuatu di dalamnya,” ujarnya.
Hendik menjelaskan, sejumlah poin yang bakal ditanyakan kepada Bupati Rini, meliputi isu nepotisme, intervensi kepada OPD, hingga oligarki yang bercokol di tubuh TP2ID melalui tugas dan fungsinya.
“Bupati sudah punya pembantu-pembantunya OPD-OPD itu. Kenapa lebih memilih memaksimalkan TP2ID, sementara OPD-OPD kan pembantu resminya yang dia pasti lebih tahu berkaitan terhadap perkembangan, kemajuan dan penganggaran untuk Kabupaten Blitar,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Rini mengaku keberadaan TP2ID masih dibutuhkan sebagai tim yang bisa memberikan masukan dan saran. Meski saat ini sudah ada tiga anggota yang mengundurkan diri.
Pihaknya juga tidak akan mengganti anggota yang mengundurkan diri. Artinya masih memaksimalkan jumlah anggota TP2ID yang masih tersisa.
“Karena masukan dan saran itu sangat penting. Kita butuh tim percepatan,” kata Bupati Rini, Rabu (19/10/2023).
Bupati Rini juga tidak mempermasalahkan isu nepotisme yang berkembang gara-gara penanggung jawab TP2ID merupakan kakak kandungnya.
Termasuk dugaan intervensi kepada OPD di lingkungan Pemkab Blitar. “Itu, kami rasa tidak ada masalah ya. Monggo dicek ke OPD-OPD silahkan. Ada yang tidak benar kami akan evaluasi,” ujarnya. (tim/serayu)
