Jakarta, serayunusantara.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) segera menyelesaikan kasus dugaan penyimpangan dana nasabah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara guna menjamin perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap sektor perbankan.
Permintaan tersebut disampaikan setelah OJK memanggil jajaran direksi dan manajemen BNI untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus. OJK menekankan agar proses penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, serta bertanggung jawab.
Baca Juga: OJK Percepat Dukungan Program 3 Juta Rumah, Perbarui Aturan SLIK dan Perkuat Sinergi Lintas Lembaga
Dalam keterangannya, OJK menegaskan bahwa perlindungan nasabah menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, BNI diminta melakukan verifikasi menyeluruh, memenuhi hak-hak nasabah sesuai ketentuan, serta melaporkan perkembangan penanganan kasus secara berkala kepada OJK.
Sejauh ini, BNI telah mengambil sejumlah langkah penanganan, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Upaya tersebut juga mencakup pengamanan aset yang diduga berkaitan dengan kasus, sebagai bagian dari proses penyelesaian yang akuntabel.
Terkait pengembalian dana, BNI telah melakukan verifikasi dan merealisasikan penggantian kepada nasabah dengan nilai mencapai Rp7 miliar. OJK memastikan akan terus memantau proses lanjutan, khususnya terkait sisa dana yang masih dalam tahap penyelesaian.
Baca Juga: OJK Perkuat Penerapan Governance, Risk, and Compliance untuk Jaga Stabilitas Sektor Keuangan
Selain itu, OJK juga meminta BNI melakukan investigasi internal secara komprehensif, mencakup aspek kepatuhan, sistem pengendalian internal, serta tata kelola perusahaan. Langkah ini dinilai penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
BNI sendiri telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab. OJK menegaskan akan terus mengawasi setiap tahapan penyelesaian agar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Jika dalam proses pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK menyatakan tidak akan ragu untuk mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangannya.
Baca Juga: Hindari Pemeriksaan OJK, Tersangka Kasus BPR Malang Ditangkap di Stasiun Gambir
OJK juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga komunikasi yang konstruktif serta menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Bagi nasabah yang membutuhkan informasi atau ingin mengajukan pengaduan, dapat menghubungi layanan resmi BNI maupun Kontak OJK 157.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penguatan sistem pengawasan dan tata kelola di sektor perbankan guna menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan keamanan dana nasabah. (San)
