Blitar, serayunusantara.com – PPI Pimcab Kabupaten Blitar, melalui perwakilannya Mujianto, menyoroti beberapa poin krusial terkait penganggaran daerah dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blitar. Hal ini disampaikan dalam sebuah forum diskusi publik di Kampung Coklat, Selasa, 17 Februari 2026.
Mujianto mengemukakan bahwa sinergi antara perencanaan dan anggaran masih menjadi perhatian.
Ia menyoroti bahwa PDRB Kabupaten Blitar, yang sekitar 70% berasal dari sektor pertanian, tidak tercermin dalam alokasi anggaran APBD. Menurutnya, alokasi untuk sektor pertanian di APBD tidak mencapai 10% dari total anggaran.
Selain itu, Mujianto juga menyoroti pemahaman konvensional mengenai infrastruktur yang hanya terbatas pada jalan dan irigasi. Ia berpendapat bahwa infrastruktur semacam itu cenderung rusak dalam waktu maksimal tiga tahun, bahkan dengan kualitas pembangunan yang baik.
Baca Juga: Tingkatkan Kepercayaan Publik, Satlantas Polres Blitar Kota Hadirkan Program Polantas Menyapa
Mujianto juga menyatakan belum ada peninggalan sejarah berupa bangunan besar yang akan dibangun oleh Bupati saat ini untuk masa depan.
Ia menyebutkan dua lokasi yang sudah direncanakan, yaitu Taman Kota Kademangan dan Taman Literasi. Taman Kota Kademangan, yang masterplan-nya sudah ada, belum menunjukkan keseriusan dalam penganggaran dan solusinya.
Sementara itu, Taman Literasi, yang digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk wilayah Barat sebagai tempat layanan publik, juga belum memiliki rencana besar.
Mujianto juga mengusulkan adanya laboratorium terpadu di Kabupaten Blitar. Laboratorium ini akan menyatukan seluruh perangkat daerah yang memiliki laboratorium menjadi satu kawasan.
“Orientasi dari laboratorium terpadu ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau pengurangan nilai dana transfer yang saat ini mencapai Rp120 miliar,” katanya.
Baca Juga: Kemenag Kota Blitar Laporkan Hilal Tak Terpantau Akibat Cuaca Mendung dan Posisi Minus
Ia mencontohkan, jika 0,3% dari anggaran PUPR sebesar Rp150 miliar dialokasikan, maka akan ada pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp4,5 miliar, belum termasuk dari sektor lain. Laboratorium terpadu ini juga diharapkan dapat menjadi alat bagi masyarakat untuk berinvestasi dan melaksanakan usaha baru.
Terakhir, Mujianto menekankan bahwa substansi roh anggaran APBD adalah belanja modal. Ia berpendapat bahwa belanja modal tidak hanya mencakup modal sosial dan modal pendidikan, tetapi juga modal PAD, yang menurutnya belum dipahami secara komprehensif oleh Bupati saat ini. (jun)
