Tulungagung, serayunusantara.com – Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan haji yang lebih transparan dan akuntabel, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan Komisi VIII DPR RI menggelar Sarasehan Forum Keuangan Haji bertajuk “Membangun Kepercayaan dan Menguatkan Transparansi” di Kabupaten Tulungagung, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari anggota DPR RI, perwakilan BPKH, tokoh agama, akademisi, hingga masyarakat yang memiliki perhatian besar terhadap pengelolaan dana haji. Acara ini menjadi wadah diskusi dan evaluasi bagi para pemangku kebijakan dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan haji.
Anggota DPR RI Komisi VIII, Endro Hermono, dalam sambutannya menegaskan bahwa perhatian Presiden Republik Indonesia terhadap pelaksanaan ibadah haji sangat besar. Presiden, kata Endro, senantiasa mendorong agar pelaksanaan haji di Indonesia berjalan semakin baik dari tahun ke tahun.
“Bapak Presiden selalu memikirkan bagaimana kegiatan haji bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Beliau ingin agar pelayanan kepada jamaah tidak hanya sekadar memenuhi standar, tetapi memberikan pengalaman spiritual yang membanggakan bagi bangsa,” ujar Endro.
Baca Juga: Komisi V DPR RI Tinjau Infrastruktur di Kabupaten Tulungagung
Selain fokus pada penyelenggaraan ibadah, Presiden juga dinilai konsisten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Pak Presiden selalu memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Beliau ingin agar dana umat, termasuk dana haji, benar-benar dikelola secara amanah, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” lanjut Endro dengan penuh keyakinan.
Dalam forum tersebut, para peserta sepakat bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama yang harus terus dijaga oleh BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan haji. Kepercayaan masyarakat, menurut Endro, adalah kunci utama keberlanjutan program pengelolaan dana haji.
“Dana haji adalah amanah suci. Di dalamnya tersimpan harapan dan doa jutaan calon jamaah. Maka, pengelolaannya tidak boleh hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga harus dilandasi nilai moral dan tanggung jawab spiritual,” tegas Endro.
Melalui pengawasan DPR RI dan kolaborasi dengan BPKH, pemerintah diharapkan mampu menjaga integritas sistem pengelolaan dana haji agar tetap transparan, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi umat Islam di Indonesia.
Sarasehan ini juga membahas upaya optimalisasi pengelolaan dana haji melalui investasi syariah yang aman dan produktif. BPKH didorong untuk mengembangkan portofolio investasi yang tidak hanya menghasilkan imbal hasil, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat.
Selain itu, para peserta menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat memahami peran BPKH dan mekanisme pengelolaan dana haji. Dengan keterbukaan informasi, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana haji semakin kuat.
Sarasehan Forum Keuangan Haji ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana haji. Kolaborasi antara BPKH dan DPR RI Komisi VIII diyakini akan menjadi pondasi kuat bagi tata kelola haji yang modern, profesional, dan berintegritas.
“Ini bukan sekadar forum seremonial, tetapi bentuk komitmen nyata kita untuk menjaga amanah umat. Kita ingin setiap jamaah merasa tenang, karena dana mereka dikelola dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab,” tutup Endro Hermono. (Fak)
