Jakarta, serayunusantara.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat bicara terkait polemik pelantikan putra Bupati Malang sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ia meminta seluruh kader partainya, khususnya di legislatif, untuk mengkritisi kebijakan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Ia menegaskan pentingnya menjaga sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan, agar jabatan publik benar-benar diisi berdasarkan kompetensi dan prestasi.
Baca Juga: Bupati Malang Lantik 447 Pejabat, Putranya Ditunjuk Jadi Kepala DLH
“Ya, kami telah mendapat informasi seperti itu. Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Ya, karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa ya, mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut,” kata Hasto.
Pelantikan tersebut dilakukan oleh M Sanusi yang menunjuk putranya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Kebijakan ini langsung memicu sorotan publik karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Hasto menjelaskan, meskipun pendidikan politik dapat dimulai dari lingkungan keluarga, prinsip keadilan tetap harus dijunjung tinggi dalam pengisian jabatan publik. Hal ini penting untuk menghindari adanya kesan perlakuan istimewa terhadap kerabat pejabat.
“Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu juga dimulai dari keluarga, tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan,” ujarnya.
Baca Juga: KPK Sentil Usai Kasus Tulungagung, Kota Malang Masuk Radar: Isu “Orang Dalam” Kuasai Proyek Mencuat
Ia juga menyoroti aspek etika dan kepantasan di mata masyarakat. Menurutnya, penempatan anggota keluarga inti dalam struktur birokrasi dapat memicu persepsi negatif terhadap integritas pemerintahan daerah.
“Jadi yang tadi, kalau orang Jawa itu bilang kurang elok ya. Bapaknya Bupati, anaknya Kepala Dinas ya,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Malang melantik total 447 pejabat pada Senin (13/4/2026) di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Selain Dzulfikar, sejumlah pejabat lain juga dilantik, di antaranya Nurrahman sebagai Kepala Satpol PP, Sujarwo Ady Wijayanto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Astri Lutfiatunnisa sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menyatakan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan organisasi pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa seluruh pejabat diminta memegang teguh pakta integritas dan menjalankan tugas secara profesional. (Dani)
